Sesuaikah dengan gaji anda ? inilah Daftar UMK Kepulauan Yapen Tahun 2021

Sesuaikah dengan gaji anda ? inilah Daftar UMK Kepulauan Yapen Tahun 2021

1. Gaji UMP

Diskusi tentang gaji di INDONESIA, tidak lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai muncul dan berlaku semenjak dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Secara garis besar, pengertian UMP bisa dimaksudkan sebagai standar gaji minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan seluruh tempat baik Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Mirip seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Membahas mengenai banyaknya istilah yang membahas tentang Sesuaikah dengan gaji anda ? inilah Daftar UMK Kepulauan Yapen Tahun 2021 seringkali membikin bingung. Pasalnya, sekilas semuanya tampak sama, untuk mempermudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Kalau ingin mengulas lebih mendalam mengenai perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya bisa dilihat dari beberapa point. Salah satunya yakni berdasarkan pejabat yang bertugas untuk membuat dan berwewenang mengesahkannya.

Menurut UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, bahwa UMR disahkan oleh menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Rentang Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga dapat dibedakan dengan meninjau dari segi rentang waktu peninjauan. Hal ini merujuk berdasarkan Keputusan Menteri Kekuatan Kerja No 226 Tahun 2000 yang merevisi beberapa pasal dalam Permenaker No 01.

Dalam Keputusan hal yang demikian, dijelaskan bahwa terdapat perbedaan lamanya waktu peninjauan. Penetapkan besarnya UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang seharusnya diatur selambat-lambatnya 40 x 24 jam, meski keduanya sama-sama dilaksanakan 1 tahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketetapan

Seperti sudah disinggung pada pembahasan sebelumnya, karena UMR, UMP dan UMK mempunyai rentang waktu peninjauan yang tidak sama. Anda juga dapat membedakan ketiga istilah itu dari masa pelegalan ketetapan hal yang demikian.
Jadi untuk UMP mulai dilegalkan secara serentak berdasarkan instruksi dari Gubernur tiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan UMK yang diatur serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.
4. Perhitungan Jumlah Kenaikan
Perbedaan lainnya antara UMR, UMP dan UMK juga dapat Anda ditinjau berdasarkan perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini diciptakan dengan memastikan beberapa hal penting seperti, keperluan hidup sesuai, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam UU Ketenagakerjaan dijelaskan bahwasanya UMP dan UMK selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya. Jumlah perhitungannya merujuk dengan besaran inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).
5. Besaran Nominalnya
Pertimbangan lainnya yang membedakan antara UMR, UMP dan UMK dapat ditinjau dari besaran nominal yang berlaku pada satu cakupan kawasan hal yang demikian. Seperti di pembahasan sebelumnya, masing-masing daerah dapat jadi standar minimum upahnya berbeda.
Bila dibandingkan besaran nominal UMK jauh lebih tinggi daripada UMP. Tentunya dalam hal ini dipengaruhi karena elemen yang diterapkan dalam perhitungannya. Jadi jangan heran bila jumlah standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.
6. Dasar Penentuannya
Bila berharap mencari perbedaan antara UMR, UMP dan UMK secara lebih dalam, Anda dapat meninjaunya dari segi dasar penentuan standar gaji minimumnya. Dahulu sebelum direvisi, besarnya UMR diatur berdasarkan Kebutuhan Hidup Cocok (KHL) dengan memastikan banyak hal.
Namun sejak Permenaker No 1 Tahun 1999 direvisi, maka UMR sudah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan ketetapan standar bayaran minimum baru yang dikenal dengan istilah UMP dan UMK. Referensi hal yang demikian diciptakan dengan melibatkan dasar perhitungan inflasi.
Ketetapan Gaji UMR INDONESIA
Sesudah mengenal mulai dari pengertian beberapa istilah seputar standar bayaran minimum serta dan memahami perbedaannya. Berikut ini ada beberapa nilai penting seputar ketetapan gaji UMR INDONESIA yang seharusnya Anda ketahui, yaitu seperti:

Gaji UMR INDONESIA - Kesulitan penghasilan dari tahun ke tahun sering jadi perbincangan yang hangat dilapisan pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang semakin bertambah jika gak disertai dengan standarisasi penghasilan yang sama pasti akan memunculkan ketimpangan ekonomi dan sosial.

Salah satunya yang senantiasa digiatkan oleh para karyawan, utamanya dalam hari buruh Nasional yakni penghasilan UMR. Ingat di tiap wilayah di INDONESIA mempunyai besaran spesifik buat penghasilan UMR, termasuk gaji UMR INDONESIA.

Mengenai pemastian UMR di wilayah masing-masing betul-betul tidak sama, ada bermacam jenis perihal dan faktor yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR INDONESIA & Gaji UMK INDONESIA 2021

berikut daftar lengkap UMP 2021 di 34 provinsi:
1. Aceh: Rp 3.165.031
2. Sumatera Utara: Rp 2.499.423
3. Sumatera Barat: Rp 2.484.041
4. Sumatera Selatan: Rp 3.043.111
5. Riau: Rp 2.888.564
6. Kepulauan Riau: Rp 3.005.460
7. Jambi: Rp 2.630.162
8. Bangka Belitung: Rp 3.230.023
9. Bengkulu: Rp 2.215.000
10. Lampung: Rp 2.432.001
11. DKI Jakarta: Rp 4.416.186
12. Jawa Barat: Rp 1.810.351
13. Jawa Tengah: 1.798.979
14. Jawa Timur: Rp 1.868.777
15. D.I Yogyakarta: Rp 1.765.000
16. Banten: Rp 2.460.996
17. Bali: Rp 2.494.000
18. Kalimantan Selatan: Rp 2.877.448
19. Kalimantan Timur: Rp 2.981.378
20. Kalimantan Barat: Rp 2.399.698
21. Kalimantan Tengah: Rp 2.903.144
22. Kalimantan Utara: Rp 3.000.804
23. Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876
24. Sulawesi Utara: Rp 3.310.723
25. Sulawesi Tenggara: 2.552.014
26. Sulawesi Tengah: Rp 2.303.711
27. Sulawesi Barat: Rp 2.678.863
28. Gorontalo: Rp 2.788.826
29. NTB: Rp 2.183.883
30. NTT: Rp 1.950.000
31. Maluku: Rp 2.604.961
32. Maluku Utara: Rp 2.721.530
33. Papua: Rp 3.516.700
34. Papua Barat: Rp 3.134.600

Istilah Gaji UMR di INDONESIA

Berdiskusi terkait penghasilan atau standard penghasilan minimal di INDONESIA betul-betul lekat dengan beberapa istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik selaku karyawan ataupun aktor usaha, tentulah Anda harus memahaminya. Berikut di bawah ini ada penjelasan dan keterangan komplet dari beberapa istilah perihal gaji UMR.

2. Gaji UMR

UMR adalah standar paling rendah yang dipakai oleh pengusaha dalam pengupahan para buruh/pekerja. Tujuan ditetapkannya UMR ialah untuk menjamin supaya para pekerja mendapat penghasilan sebagai penghasilan yang pantas.

Merujuk dalam Ketetapan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu menerangkan jika UMR atau Gaji Minimal Regional dikukuhkan oleh Gubernur selaku pemerintah pengaman dalam lingkup daerah Provinsi, termaksud gaji UMR INDONESIA.

Menurut pemahaman itu dapat diambil rumusan, jika UMR merupakan standard penghasilan minimal pada tingkat provinsi. Dulu aturan ini menjadi panutan atau dasar dalam pemastian besaran penghasilan, akan tetapi sejak diputuskan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR tidak difungsikan kembali.

3. Gaji UMK

Gaji UMK yakni Upah Minimum yang disahkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah upah bulanan paling rendah yang rinciannya berupa penghasilan pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di suatu area kabupaten/kota usai ditetapkan oleh pemerintah provinsi.

Komponen UMK bisa terdiri atas penghasilan pokok (gaji pokok) aja, atau penghasilan pokok (gaji pokok) + tunjangan pokok. Dengan kata lain, UMK bisa saja sama penghasilan pokok, tapi bisa juga tidak.

Sesudah dicatat dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 pada akhirnya dibuatlah istilah baru yang menggantikan gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku pada suatu wilayah Kota dan Kabupaten. Pengesahannya sendiri disebabkan oleh otonomi dan standar penghasilan tingkat provinsi pada wilayah tersebut.

1. Dasar Pembuatan Ketetapan Gaji UMR
Pemerintah sengaja mengontrol metode yang tertuang dalam UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai referensi supaya pelaku usaha memberikan bayaran terhadap para pegawai sesuai dengan tingkat keperluan sesuai hidup.
Secara benang merah, pembuatan standar UMR ini bertujuan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para kekuatan kerja, sehingga dapat memperoleh bayaran yang sesuai. Tentunya hal itu sesuai dengan muatan kerja.
2. Komponen UMR
Menurut surat edaran Menteri Kekuatan Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas seputar pengelompokan bagian bayaran dan pendapatan. Pada dokumen hal yang demikian jelas dipaparkan bahwa bagian UMR terdiri dar beberapa hal
Pernyataan hal yang demikian juga diperkuat dengan beracuan pada UU seputar ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang membeberkan bahwa bagian UMR berupa bayaran pokok dan tunjangan konsisten. Sedangkan besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.
3. Tunjangan Tak Tetap Bukan Komponen UMR
Perlu Anda ketahui salah satu ketetapan gaji UMR di INDONESIA, semua wujud tunjangan tidak konsisten bukan termasuk bagian standar bayaran minimum. Formatnya ini sesuai dengan UU No.13 pasal 94 tahun 2003 seputar ketenagakerjaan.
Tunjangan tidak konsisten dalam hal ini yaitu pembayaran bagus secara segera ataupun tidak untuk diberi terhadap pekerja dan keluarganya. Mencakup juga bermacam-macam, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasarkan jumlah absensi.
4. Besarnya UMR Kini UMP dan UMK
Sedangkan ini istilah UMR memang sudah tidak diterapkan lagi, hal itu sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Ketetapan demikian itu, standar bayaran regional yang diatur oleh kepala daerah meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).
Beracuan pada PP Pengupahan, sudah diatur bahwa besarnya UMK jauh lebih tinggi dibandingkan UMP. Pada penjelasan lanjutan dalam pasal 42, membeberkan bahwa undang-undang itu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
5. UMR Bukan Gaji Pokok
Mungkin selama ini banyak orang belum paham akan hal ini. Jadi perlu dikenal, bahwa UMR bukanlah gaji pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran sesuai skala bayaran sesuai kebijakan perusahaan.
Berbeda halnya dengan UMR yaitu standar minimum yang diatur oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan tiap tahunnya didasarkan pada beberapa elemen dan lazimnya terdiri dari bayaran tanpa tunjangan serta gaji pokok
6. Ketetapan Kepada Upah Pemberian Upah dibawah UMR
Bicara mengenai ketetapan pemberian bayaran dibawah standar UMR, pada prinsipnya hal ini dilarang sesuai pasal 89. Alasannya, pemerintah sudah membuat referensi hal yang demikian berdasarkan keperluan hidup sesuai.
Hukuman, bila terdapat perusahaan yang tidak cakap membayar bayaran terhadap pekerja dipecahkan UMR atau UMK dapat mengerjakan penangguhan. Mengenai tata metode atau prosedurnya sudah diatur dalam keputusan menteri.
7. Upah Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR
Hukuman terdapat perusahaan yang membayar bayaran dibawah UMR secara sengaja, meski faktanya instansi hal yang demikian cakap memberikan gaji melebihi standar itu. Pada kasus seperti ini, sesuai UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintah dapat memberikan hukuman pidana.
Upah pidana ini dapat berupa kurungan penjara dengan masa tahanan paling singkat 12 bulan dan optimal 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 sampai 400 juta rupiah. Penegakan undang-undang ini diharapkan menjadi peringatan supaya perusahaan-perusahaan patuh terhadap undang-undang.
8. Langkah Kepada Upah dibawah UMR
Menurut dengan kasus bayaran yang tidak dibayarkan sesuai ketetapan berlaku atau dibawah UMR. Menurut UU No 2 Tahun 2004 pekerja dapat membawa perkara hal yang demikian ke meja hijau sebagai upaya penyelesaian konflik relasi industrial. 
Ketetapan undang-undang hal yang demikian dalam upaya ini nantinya akan melalui beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan mengerjakan negosiasi bipartit bila selama kurun waktu 30 hari belum menempuh kesepakatan, maka naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.
9. Ketetapan Upah Minimum untuk Usaha Mikro
Untuk usaha mikro terdapat pengecualian mengenai ketetapan pemberian bayaran. Formatnya ini merujuk pada pasal 81 angka 28 dalam UU Cipta Kerja yang membeberkan bahwa terdapat kebijakan khusus yang diberi terhadap pemilik bisnis kecil dengan syarat tertentu.
Jadi secara sederhananya, bayaran yang diberi pada usaha mikro dan kecil diatur berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Ketetapan demikian itu, besaran nominalnya meliputi nilai rata-rata konsumsi masyarakat berdasarkan data dari BPS.
Demikianlah ulasan lengkap mengenai gaji UMR INDONESIA, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, memahami perbedaan dari bermacam-macam sisi sampai ketetapan pelegalan standar gaji hal yang demikian. semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan masyarakat utamanya bagi para pekerja.

Kata Kunci : Gaji UMR INDONESIA 2016, Gaji UMR INDONESIA 2017, Gaji UMR INDONESIA 2018, Gaji UMR INDONESIA 2019, Gaji UMR INDONESIA 2020, Gaji UMR INDONESIA 2021,