Sesuaikah dengan gaji anda ? inilah Daftar UMP Sawah Lunto Tahun 2021/2022

Sesuaikah dengan gaji anda ? inilah Daftar UMP Sawah Lunto Tahun 2021/2022

1. Gaji UMP

Diskusi tentang gaji di INDONESIA, tidak lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai muncul dan berlaku semenjak dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Secara garis besar, arti UMP bisa diartikan sebagai standar gaji minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan seluruh kawasan baik Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Mirip seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Membahas mengenai banyaknya istilah yang membahas tentang Sesuaikah dengan gaji anda ? inilah Daftar UMP Sawah Lunto Tahun 2021/2022 seringkali membikin bingung. Pasalnya, sekilas semuanya tampak sama, untuk mempermudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Kalau ingin berbicara lebih mendalam tentang perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya bisa ditinjau dari beberapa point. Salah satunya yakni berdasarkan pejabat yang bertugas untuk membuat dan berwewenang mengesahkannya.

Menurut UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, bahwa UMR disahkan oleh menteri akan tetapi atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Bentang Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga dapat dibedakan dengan meninjau dari segi jangka waktu peninjauan. Hal ini mengacu menurut Keputusan Menteri Energi Kerja No 226 Tahun 2000 yang merevisi beberapa pasal dalam Permenaker No 01.

Dalam Keputusan tersebut, dibeberkan bahwa terdapat perbedaan lamanya waktu peninjauan. Penetapkan besarnya UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang patut ditetapkan selambat-lambatnya 40 x 24 jam, walaupun keduanya sama-sama dijalankan 1 tahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketentuan

Seperti sudah disinggung pada pembahasan sebelumnya, sebab UMR, UMP dan UMK mempunyai jangka waktu peninjauan yang tak sama. Anda juga dapat membedakan ketiga istilah itu dari masa pemberlakuan ketentuan tersebut.
Jadi untuk UMP mulai dilegalkan secara serentak menurut perintah dari Gubernur tiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan UMK yang ditetapkan serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.
4. Perhitungan Jumlah Kenaikan
Perbedaan lainnya antara UMR, UMP dan UMK juga dapat Anda ditinjau menurut perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini diciptakan dengan mempertimbangkan beberapa hal penting seperti, keperluan hidup pantas, mengamati produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam UU Ketenagakerjaan dibeberkan bahwasanya UMP dan UMK selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya. Jumlah perhitungannya mengacu dengan besaran inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Sentra Statistik (BPS).
5. Besaran Nominalnya
Pertimbangan lainnya yang membedakan antara UMR, UMP dan UMK dapat ditinjau dari besaran nominal yang berlaku pada satu cakupan wilayah tersebut. Seperti di pembahasan sebelumnya, masing-masing tempat dapat jadi standar minimum upahnya berbeda.
Seandainya dibandingi besaran nominal UMK jauh lebih tinggi ketimbang UMP. Tentunya dalam hal ini dipengaruhi sebab unsur yang dipakai dalam perhitungannya. Jadi jangan heran bila jumlah standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.
6. Dasar Penentuannya
Seandainya berharap mencari perbedaan antara UMR, UMP dan UMK secara lebih dalam, Anda dapat meninjaunya dari segi dasar penentuan standar gaji minimumnya. Dulu sebelum direvisi, besarnya UMR ditetapkan menurut Kebutuhan Hidup Pantas (KHL) dengan mempertimbangkan banyak hal.
Tapi sejak Permenaker No 1 Tahun 1999 direvisi, karenanya UMR sudah tak berlaku lagi dan digantikan dengan ketentuan standar upah minimum baru yang diketahui dengan istilah UMP dan UMK. Rujukan tersebut diciptakan dengan melibatkan dasar perhitungan inflasi.
Ketentuan Gaji UMR INDONESIA
Setelah mengenal mulai dari pengertian beberapa istilah seputar standar upah minimum serta dan memahami perbedaannya. Berikut ini ada beberapa nilai penting seputar ketentuan gaji UMR INDONESIA yang patut Anda ketahui, merupakan seperti:

Gaji UMR INDONESIA - Permasalahan penghasilan dari tahun ke tahun sering menjadi penuturan yang hangat dilapisan karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang selalu bertambah apabila gak dibarengi dengan standarisasi penghasilan yang sama pasti akan mengundang konflik ekonomi dan sosial.

Satu diantara yang senantiasa digalakkan oleh para karyawan, utamanya pada hari buruh Nasional merupakan penghasilan UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di INDONESIA miliki besaran spesifik buat penghasilan UMR, juga termasuk gaji UMR INDONESIA.

Akan halnya penentuan UMR di wilayah semasing memanglah tidak sama, ada pelbagai jenis perihal serta argumen yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR INDONESIA & Gaji UMK INDONESIA 2021

berikut daftar lengkap UMP 2021 di 34 provinsi:
1. Aceh: Rp 3.165.031
2. Sumatera Utara: Rp 2.499.423
3. Sumatera Barat: Rp 2.484.041
4. Sumatera Selatan: Rp 3.043.111
5. Riau: Rp 2.888.564
6. Kepulauan Riau: Rp 3.005.460
7. Jambi: Rp 2.630.162
8. Bangka Belitung: Rp 3.230.023
9. Bengkulu: Rp 2.215.000
10. Lampung: Rp 2.432.001
11. DKI Jakarta: Rp 4.416.186
12. Jawa Barat: Rp 1.810.351
13. Jawa Tengah: 1.798.979
14. Jawa Timur: Rp 1.868.777
15. D.I Yogyakarta: Rp 1.765.000
16. Banten: Rp 2.460.996
17. Bali: Rp 2.494.000
18. Kalimantan Selatan: Rp 2.877.448
19. Kalimantan Timur: Rp 2.981.378
20. Kalimantan Barat: Rp 2.399.698
21. Kalimantan Tengah: Rp 2.903.144
22. Kalimantan Utara: Rp 3.000.804
23. Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876
24. Sulawesi Utara: Rp 3.310.723
25. Sulawesi Tenggara: 2.552.014
26. Sulawesi Tengah: Rp 2.303.711
27. Sulawesi Barat: Rp 2.678.863
28. Gorontalo: Rp 2.788.826
29. NTB: Rp 2.183.883
30. NTT: Rp 1.950.000
31. Maluku: Rp 2.604.961
32. Maluku Utara: Rp 2.721.530
33. Papua: Rp 3.516.700
34. Papua Barat: Rp 3.134.600

Istilah Gaji UMR di INDONESIA

Berbicara berkaitan penghasilan atau standard penghasilan minimal di INDONESIA memanglah dekat dengan beberapa istilah seperti UMR, UMK serta UMP. Baik selaku karyawan atau pelaksana bidang usaha, tentu Anda harus mengertinya. Di bawah ini ada pemahaman dan penjelasan komplet dari beberapa istilah tentang gaji UMR.

2. Gaji UMR

UMR adalah standar paling rendah yang digunakan oleh pemberi kerja dalam pengupahan para buruh/pekerja. Alasan ditentukannya UMR adalah untuk menjamin agar para buruh mendapat upah sebagai pendapatan yang pantas.

Mengacu dalam Aturan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu memperjelas kalau UMR atau Penghasilan Minimal Regional diputuskan oleh Gubernur selaku pemerintah pengaman dalam lingkup wilayah Provinsi, terhitung gaji UMR INDONESIA.

Berdasarkan pengertian itu dapat disimpulkan, jika UMR sebagai standard penghasilan minimal pada tingkat provinsi. Dulu peraturan ini menjadi panutan atau alasan dalam penentuan besaran penghasilan, tetapi sejak diabsahkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR sudahlah tidak digunakan kembali.

3. Gaji UMK

Gaji UMK yakni Upah Minimum yang ditetapkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah gaji bulanan paling rendah yang rinciannya berupa upah pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di sebuah daerah kabupaten/kota sesudah ditentukan oleh pemerintah provinsi.

Komponen UMK bisa terbaru atas upah pokok (gaji pokok) aja, atau upah pokok (gaji pokok) + tunjangan pokok. Dalam kata lain, UMK bisa jadi sama upah pokok, tapi bisa juga tidak.

Sesudah ditetapkan dalam Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 pada akhirnya digunakanlah istilah baru sebagai ganti gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku satu daerah Kota dan Kabupaten. Penetapannya sendiri didasari oleh otonomi serta standar upah tingkat provinsi pada kawasan yang bersaungkutan.

1. Dasar Pembuatan Ketentuan Gaji UMR
Pemerintah sengaja mengontrol metode yang tertuang dalam UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai acuan agar pelaku usaha memberikan upah terhadap para pegawai pantas dengan tingkat keperluan pantas hidup.
Secara benang merah, pembuatan standar UMR ini bertujuan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para daya kerja, sehingga dapat memperoleh upah yang pantas. Tentunya hal itu pantas dengan muatan kerja.
2. Bagian UMR
Menurut surat edaran Menteri Energi Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas seputar pengelompokan komponen upah dan pendapatan. Pada dokumen tersebut jelas dipaparkan bahwa komponen UMR terdiri dar beberapa hal
Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan beracuan pada UU seputar ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang menerangkan bahwa komponen UMR berupa upah pokok dan tunjangan konsisten. Padahal besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.
3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Bagian UMR
Perlu Anda ketahui salah satu ketentuan gaji UMR di INDONESIA, semua bentuk tunjangan tak konsisten bukan termasuk komponen standar upah minimum. Formatnya ini pantas dengan UU No.13 pasal 94 tahun 2003 seputar ketenagakerjaan.
Tunjangan tak konsisten dalam hal ini merupakan pembayaran bagus secara lantas maupun tak untuk diberi terhadap pekerja dan keluarganya. Meliputi juga beragam, seperti uang transport atau makan yang dihitung menurut jumlah absensi.
4. Besarnya UMR Sekarang UMP dan UMK
Padahal ini istilah UMR memang sudah tak dipakai lagi, hal itu pantas Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Ketentuan begitu, standar upah regional yang ditetapkan oleh kepala tempat mencakup UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).
Beracuan pada PP Pengupahan, sudah ditetapkan bahwa besarnya UMK jauh lebih tinggi dibandingi UMP. Pada penjelasan lanjutan dalam pasal 42, menerangkan bahwa hukum itu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
5. UMR Bukan Gaji Pokok
Mungkin selama ini banyak orang belum mengerti akan hal ini. Jadi perlu diketahui, bahwa UMR bukanlah gaji pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran pantas skala upah pantas kebijakan perusahaan.
Berbeda halnya dengan UMR merupakan standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan tiap tahunnya didasarkan pada beberapa unsur dan lazimnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok
6. Ketentuan Terhadap Upah Pemberian Upah dibawah UMR
Bicara mengenai ketentuan pemberian upah dibawah standar UMR, pada prinsipnya hal ini dilarang pantas pasal 89. Alasannya, pemerintah sudah membuat acuan tersebut menurut keperluan hidup pantas.
Hukuman, bila terdapat perusahaan yang tak mampu membayar upah terhadap pekerja diselesaikan UMR atau UMK dapat mengerjakan penangguhan. Mengenai tata metode atau prosedurnya sudah diatur dalam keputusan menteri.
7. Upah Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR
Hukuman terdapat perusahaan yang membayar upah dibawah UMR secara sengaja, walaupun faktanya instansi tersebut mampu memberikan gaji melebihi standar itu. Pada kasus seperti ini, pantas UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintah dapat memberikan sanksi pidana.
Upah pidana ini dapat berupa kurungan penjara dengan masa tahanan paling singkat 12 bulan dan maksimal 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 hingga 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini diharapkan menjadi peringatan agar perusahaan-perusahaan patuh terhadap hukum.
8. Langkah Terhadap Upah dibawah UMR
Menurut dengan kasus upah yang tak dibayarkan pantas ketentuan berlaku atau dibawah UMR. Menurut UU No 2 Tahun 2004 pekerja dapat membawa perkara tersebut ke meja hijau sebagai upaya penyelesaian konflik hubungan industrial. 
Ketentuan hukum tersebut dalam upaya ini nantinya akan lewat beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan mengerjakan negosiasi bipartit bila selama kurun waktu 30 hari belum menempuh kesepakatan, karenanya naik ke tahap berikutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.
9. Ketentuan Upah Minimum untuk Usaha Mikro
Untuk usaha mikro terdapat pengecualian mengenai ketentuan pemberian upah. Formatnya ini mengacu pada pasal 81 angka 28 dalam UU Cipta Kerja yang menerangkan bahwa terdapat kebijakan khusus yang diberi terhadap pemilik bisnis kecil dengan syarat tertentu.
Jadi secara sederhananya, upah yang diberi pada usaha mikro dan kecil ditetapkan menurut kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Ketentuan begitu, besaran nominalnya mencakup nilai rata-rata konsumsi masyarakat menurut data dari BPS.
Demikianlah ulasan lengkap mengenai gaji UMR INDONESIA, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, memahami perbedaan dari beragam sisi hingga ketentuan pemberlakuan standar gaji tersebut. semoga info ini dapat menambah pengetahuan masyarakat utamanya bagi para pekerja.

Kata Kunci : Gaji UMR INDONESIA 2016, Gaji UMR INDONESIA 2017, Gaji UMR INDONESIA 2018, Gaji UMR INDONESIA 2019, Gaji UMR INDONESIA 2020, Gaji UMR INDONESIA 2021,